Jeritan Suara Rakyat JAM-Banten Mendesak Kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatalan kesepakatan dengan Pemkab Tangerang Terkait TPA Bangkonol. - Detektif Investigasi

ADS

Print Friendly and PDF

ADS

Ads

Jeritan Suara Rakyat JAM-Banten Mendesak Kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatalan kesepakatan dengan Pemkab Tangerang Terkait TPA Bangkonol.

Share This

DetektifInvestigasi.Com-

 Pandeglang-Banten,--Polemik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, kembali mencuat setelah tokoh masyarakat dan  aktivis lingkungan, (JAM P) mendengar  keluhan  masyarakat sekitar yang di sampaikan  dapak akibat kotoran sampah.

N sujana Akbar Sekjen JAM-P Banten menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang. Dalam penyampaiannya kepada awak media, N sujana Akbar 

menilai bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang.

 “Seharusnya sebelum mengambil keputusan penting seperti MoU, DPR dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Terutama dalam hal penyediaan lahan dan memperhitungkan jarak antara TPA dan pemukiman warga agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat,” ujar N sujana Akbar 

Menurutnya, keberadaan TPA Bangkonol telah membawa dampak negatif yang signifikan terhadap warga sekitar. Keluhan mulai dari bau busuk  sampai anak anak pada saat ini mengeluh sakit juga bau busuk yang sangat  menyengat, invasi lalat ke rumah-rumah warga, pun mulai  memenuhi pemukiman, dan perubahan warna air kali  kelihatan menguning yang diduga tercemar dari limbah  sampah menjadi indikasi nyata bahwa kebijakan tersebut belum memperhatikan aspek lingkungan secara serius.

N sujana Akbar menegaskan bahwa kebijakan pembangunan, termasuk kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah, harus berpihak pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

 “Solusi memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kenyamanan warga. Kebijakan yang diambil harus tepat sasaran, pro rakyat, dan memperhatikan keseimbangan ekosistem,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, N sujana Akbar mendorong penerapan pendapatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan usaha mikro tanpa ( sampah.) Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa merusak alam, serta mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan warga, untuk terlibat aktif.menjga ekosistem lingkungan hidup dan sehat

 “Kita perlu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, tetapi dengan tetap menjaga kelestarian alam. Jangan sampai masa depan generasi mendatang dirusak hanya karena kelalaian kita hari ini. Kita butuh solusi yang bermartabat dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya,  ,N sujana Akbar menyerukan pentingnya partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Keterlibatan warga adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang luas agar suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.


(Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages